E.H. Kartanegara

Koran Tempo, 24 Juni 2007

Layakkah kaum miskin, orang-orang papa, atau bahkan para perempuan pengemis yang buta huruf dan sudah barang tentu tidak memiliki agunan diberi kredit produktif oleh sebuah bank?

Bagi Muhammad Yunus, mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong, Bangladesh, kredit untuk kaum miskin bukan cuma soal layak atau tidak layak. Seperti halnya masalah pangan, kredit untuk kaum miskin adalah keniscayaan yang sudah sampai pada batas akhir eksistensi manusia: hidup atau mati. Ia menyangkut hak hidup manusia, hak asasi manusia. Nyawa adalah taruhannya.

Dalam buku yang ditulis bersama Alan Jolis ini, Yunus menuturkan kepedihannya menyaksikan bencana kelaparan melanda Bangladesh (1974). Orang-orang lapar berserak di mana-mana. Mereka cuma terduduk diam, sulit dibedakan apakah mereka orang tua atau anak-anak, entah masih hidup atau sudah mati. "Orang-orang lapar tidak meneriakkan slogan apa pun. Mereka tidak menuntut apa pun dari kami, penduduk kota yang berkecukupan pangan," tulisnya. "Mereka hanya terbaring dengan begitu sunyi di pintu-pintu rumah kami dan menunggu mati."

Kepedihan itu berubah menjadi kemuakan pada berbagai teori ekonomi yang tumpul dan bergeming mengatasi kelaparan dan kemiskinan. Kuliah ekonomi tak ubahnya menonton film Amerika yang menggambarkan sang jagoan selalu menang di layar bioskop, tapi tak mampu memberi inspirasi apa-apa untuk memecahkan realitas kemiskinan di desa-desa. Yunus menggugat, "Bagaimana saya bisa terus mengajarkan kisah bohong-bohongan ini kepada mahasiswa saya atas nama ilmu ekonomi?"

Ia lalu memutuskan turun "pangkat" dari dekan menjadi murid. Para warga Jobra, desa miskin dekat Kampus Chittagong, ia pilih menjadi dosen-dosennya. Metode belajarnya menggunakan "pandangan mata cacing" di tanah tempat kemiskinan itu mengakar. Dengan metode semacam itulah Yunus sebenarnya sedang mengidentifikasi langsung akar permasalahan kemiskinan yang tidak pernah dilakukan para bos lembaga-lembaga donor atau bank-bank yang semestinya mengucurkan kredit kepada kaum gurem.

Itu pula sebabnya nada bicara Yunus sempat meninggi ketika manajer sebuah bank meminta agunan kredit bagi kaum miskin. Agunan kredit dari orang paling miskin yang bekerja 12 jam sehari? Jaminan itu, bagi Yunus, jelas tidak masuk akal. "Mereka sangat punya alasan untuk membayar kembali, yakni untuk mendapat pinjaman lagi dan bisa melanjutkan hidup esok harinya. Itu jaminan terbaik yang bisa Anda dapatkan: nyawa mereka," kata dia kepada manajer bank.

Bank tetaplah bank yang butuh jaminan, biarpun orang miskin mati bergeletakan di depan mata mereka. Satu-satunya jalan keluar, Yunus membuka dompetnya sendiri. Ia memberi pinjaman kepada 42 orang dengan nilai total cuma 856 taka (kurang dari US$ 27). Dia terperanjat mengamati daftar nama orang miskin yang butuh bantuan kredit. "Ya Tuhan, ya Tuhan. Seluruh derita semua keluarga itu hanya karena tak ada uang US$ 27."

Seorang di antara mereka adalah Sufiya, yang ternyata hanya memerlukan 22 sen untuk melepaskan diri dari jeratan perbudakan para rentenir. Nasib pedih ibu rumah tangga yang bekerja menganyam bambu seperti dialah yang makin meyakinkan Yunus untuk mendirikan lembaga finansial khusus bagi kaum miskin yang produktif. Secara embrio, dari situlah gagasan lahirnya Grameen Bank dengan modal awal hanya US$ 27.

Pencapaian Grameen Bank yang paling awal dan berhasil adalah terbukanya akses kaum miskin bertelanjang kaki--untuk kasus Bangladesh, memiliki kemampuan berproduksi--pada dunia yang sebelumnya bahkan tak pernah dibayangkan, yaitu dunia keuangan yang sekarang lazim disebut microfinance (kredit mikro). Mereka pula yang kemudian menjadi mayoritas--93 persen--pemilik saham Grameen Bank. Dari mimbar Penganugerahan Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia, Desember lalu, masih terngiang suara Yunus yang berpidato dengan suara gemetar, "Nine elected representatives of the 7 million borrowers-cum-owners of Grameen Bank have accompanied me all the way to Oslo to receive the prize."

Dari segi gagasan kredit mikro, Grameen Bank bukanlah yang pertama. Bank Rakyat Indonesia termasuk pelopornya. Bank Dunia mendokumentasi dua jilid buku, Microfinance Revolution (2001) dan Lesson from Indonesia, yang menyebut BRI sebagai laboratorium dunia untuk kredit mikro.

Sejak 1950-an, orang-orang miskin di Indonesia sudah mengenal kredit mikro. Pada periode awal berdirinya koperasi, misalnya, di berbagai kelurahan di kota-kota Jawa Tengah didirikan koperasi simpan pinjam (KSP) yang dikelola oleh perangkat kelurahan. Pekalongan, yang dikenal sebagai kota industri batik, memiliki koperasi simpan pinjam tingkat kelurahan yang "melegenda", seperti Koperasi Desa Kauman dan Koperasi Rakyat Noyontaan.

Ibu-ibu jemaah pengajian Aisyiyah di kampung-kampung secara sukarela mengumpulkan modal sendiri untuk dipinjamkan kepada anggota, tanpa jaminan dan bunga. Riwayat kredit mikro kita, yang pada umumnya dipakai untuk kepentingan konsumtif, berakhir dengan "wassalam"--menguap seperti asap. Bank-bank ataupun KSP, yang sebenarnya juga menjalankan praktek perbankan, tak memiliki keberanian menggugat--"jika Bangladesh bisa, mengapa Indonesia tidak?"

Pada awalnya, kaum miskin di Bangladesh tentu bukan masyarakat yang sadar bank. Untuk sekadar menemui perempuan yang perlu diberi modal di kampung-kampung, Yunus bahkan harus berdiri jauh di sudut kampung dan minta bantuan seorang mahasiswi. Sebab, sebagian perempuan di sana masih menggunakan cadar dan dilarang bertemu dengan lelaki bukan muhrim.

Konsistensi keberanian Yunus mengatasi kemiskinan lewat kredit mikro, seperti ditulis secara memikat oleh Robert M.Z. Lawang dalam pengantar buku ini, membongkar sekian banyak kepalsuan yang puluhan tahun tersembunyi di balik berbagai institusi yang menjadi biang kemiskinan. Daeri pendidikan, pemerintahan, negara, perbankan, kebudayaan, sampai tradisi keagamaan.

E.H. KARTANEGARA