Bersihar Lubis

Medan Bisnis Online, 2 Juli 2007

Hati Muhammad Yunus, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Chittagong, Bangladesh itu pedih. Di pelupuk matanya, ia saksikan bencana kelaparan yang mendera kaum miskin. Orang-orang lapar, tua-muda, perempuan lelaki yang bergelimpangan di jalanan, sukar menandainya, entah masih hidup atau sudah mati. Persis sajak WS Rendra tentang kaum yang tidak beruntung itu.

Tapi seperti dituturkan oleh peraih Nobel Perdamaian di Oslo, Norwegia, Desember 2006 itu dalam buku Bank Kaum Miskin yang ditulis oleh dirinya bersama Allan Jolis, kaum du’afa tak bisa meneriakkan slogan dan petisi apapun terhadap orang-orang kaya yang hidup enak di perkotaan.
 

Mendadak sontak, Yunus muak kepada dirinya. Sebal kepada kuliah dan teori ekonomi yang tak kuasa menjawab nasalah kemiskinan warganya. Kuliahnya di Chittagong dirasakannya bagaikan film Amerika yang melukiskan seorang hero (kayak Rambo, Sylvester Stallon) yang selalu menang secara fantastis, tapi tak bisa memberi inspirasi dan solusi bagi orang puak miskin di Dunia Ketiga, seperti Bangladesh.
 

Kita terperanjat ketika diceritakan betapa Yunus memutuskan berhenti sebagai dekan, dan memilih belajar kepada orang-orang miskin di Jobra, sebuah desa miskin. Ia menyamar seraya mengenali persoalan orang miskin langsung dari sumber pertama. Tak se­perti kita di sini, yang asyik seminar tentang pengentasan nasib kaum miskin di hotel berbintang yang mewah. Pernah seorang pembicara dalam panel diskusi tentang orang miskin, saat ditanyai ternyata tidak tahu berapa ongkos naik bus kota dari Depok ke Blok M Jakarta. Ia tak kenali objek panel diskusinya.
 

Suatu hari Yunus berang besar kepada seorang manajer bank yang meminta agunan kepada seorang miskin yang memohon kredit. Bagaimana, ada? Ia bekerja nyaris lebih 12 jam sehari. Menurut Yunus, si miskin itu punya agunan yang sangat kuat, yakni nyawanya, karena jika ia diberi kredit pasti berjuang mengembalikannya agar bisa hidup terus. Si miskin itu tak memohon kredit yang penggunaannya menyimpang, atau untuk hidup mewah dan apalagi menambah jumlah istri.
 

Dari situlah, kemudian Yunus mendirikan lembaga finansial bagi kaum miskin dan belakangan beralih menjadi Grameen Bank dengan modal awal hanya US$ 27. Sejak itu, orang miskin bertelanjang kaki pun masuk ke bank. Mereka berutang, memutarkan uang, bisa hidup dan membayarnya kembali ke bank. Belakangan, 93% dari pesaham bank itu adalah mantan orang miskin yang dibela oleh Yunus.
Di sini, dulu kita pernah mendengar BRI yang memberi kredit kepada orang miskin.

Ada yang berhasil, ada pula yang puso karena sawahnya digasak oleh hama wereng. Termasuk kepada nelayan. Sayangnya, kala itu beraroma kepentingan politik. Kredit diberikan dengan maksud agar mereka memilih Golkar dalam pemilu. Kini, bank semakin akuntabel dan transparan. Memberi kredit harus hati-hati, sebab bisa-bisa dituduh merugikan keuangan Negara, dan bisa dijerat sebagai pelaku korupsi. Karena itu, agunan menjadi penting.
 

Who needs Who?
Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Kartika Wirjoatmodjo, Senior Vice President Group Head Strategy and Performance Group Bank Mandiri. Ada beberapa hal yang menarik. Salah satunya, adalah bagaimana mereka melayani kredit KPR atau kartu kredit. Katanya, Mandiri mengandalkan pola scoring system sehingga dalam tempo sepuluh menit bisa memberikan jawaban, disetujui atau tidak. Toh, tetap diperlukan verifikasi dengan memeriksa tempat tinggalnya, penghasilan serta kondisi dokumen lainnya. Bila tidak menemui masalah, tempo seminggu kredit dicairkan.
 

Tapi berdasarkan pengalaman 2005 lalu, diperoleh pelajaran bahwa dengan menggunakan type orang-orang birokrat ke kredit mikro, ternyata tidak begitu sukses. Kunci sukses skala mikro rupanya tergantung pada orang yang bertugas di lapangan. Kartika pun bererita tentang pola yang dilakukan oleh Grameen Bank, yang menempatkan orang-orang yang mengenal lingkungannya, sehingga dengan mudah mengetahui karakter nasabah. Itulah yang kini diadopsi oleh Mandiri. Grameen bahkan tidak perlu lagi meneliti pendapatan dan jenis usahanya, karena sudah ada dalam file bank. Mandiri mencoba ke arah itu.
 

Masa lalu Bank Mandiri yang merupakan gabungan empat bank pemerintah yang kental dengan aroma birokrasi, memang bukan orang-orang pasar. Jadi mereka harus terus mencari dan membina manajemen agar menjadi orang-orang pasar dengan pola pikir entrepreneur. Ikhtiar itu juga dilakukan oleh jajaran direksi. Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardoyo secara periodik juga wajib berkunjung ke wilayah di seluruh Indonesia, minimal tiga kali setahun. Saat itu, dilakukan kegiatan gathering dengan bertemu dengan pengusaha daerah, Agus harus turun ke pasar untuk memperluas pasar.
 

Sebagai ilustrasi, dalam sebuah gathering jika di tangan seorang nasabah belum ada secangkir minuman, maka karyawan Mandiri, tidak terkecuali jajaran direksi harus melayaninya. Pelayanan di bank pun terus dipantau, baik secara system manajemen, training, bahkan dengan survei secara mistery shopper, dengan menggunakan orang berperan sebagai nasabah berbekal kamera tersembunyi. Jika karyawan bagus dalam pelayanan diberikan penghargaan tetapi bila tidak akan terkena sanksi.
 

Bank Mandiri berkehendak mengakhiri salah kaprah bahwa bukan nasabah yang membutuhkan bank, melainkan merekalah yang membutuh masabah. Bank membutuhkan pertumbuhan dan margin dari banyaknya kredit itu. Pemohon kredit adalah pemberi bisnis kepada bank. Terbukti banyak sekali bank yang bersedia memberikan kredit dengan bunga bersaing dan persyaratan yang mudah.
Bolehlah dipujikan. Tapi tahap selanjutnya, Mandiri dan semua bank di negeri ini mestilah berani memberi kredit tanpa agunan. Jika petugas bank sudah mengenali orang-orang yng butuh kredit, termasuk sektor usaha kecil, yakni yang serius mempertaruhkan nyawa, dan masa depannya, dalam istilah Yunus, sebetulnya agunan berupa tanah, rumah dan sebagainya menjadi tidak penting. Jika Bangladesh mampu, mengapa kita tidak?

BERSIHAR LUBIS