Munawar Kasan

Media Indonesia, 29 April 2006

Borok-borok dan skandal memalukan perekonomian Amerika Serikat (AS) dibongkar oleh Joseph E. Stiglitz di dalam buku Dekade Keserakahan (Era 90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia). Sebagai mantan Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Presiden Bill Clinton, Stiglitz tahu benar ‘dapur’ kebijakan ekonomi AS. Sistem globalisasi yang dikumandangkan AS ke penjuru dunia justru menjadi lokomotif awal mula petaka ekonomi dunia pada dekade 90-an.

Mismanajemen perekeonomian di AS tak hanya berdampak buruk pada negeri Paman Sam itu sendiri. Ada perumpamaan jika AS bersin, maka negara lain juga akan terkena flu. Terpuruknya ekonomi AS merembet ke Asia khususnya Korea, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada tahun 1997, serta Rusia (1998), dan Brasil (1999).

Awal dekade 90-an ditandai dengan euforia kemunculan ekonomi baru (new economy) dengan lonjakan produktifitas dua atau tiga kali lipat. Kehadiran perusahaan-perusahaan dot-com merevolusi cara AS dalam berbisnis. Bahkan ekonomi baru disejajarkan dengan Revolusi Industri dua abad sebelumnya yang menggeser basis perekonomian dari pertanian ke manufaktur. Namun kenyataannya, fenomena ini disusul oleh sebuah peluruhan (bust) di akhir dekade.

Secara simultan kehancuran ekonomi AS dipicu oleh lonjakan pertumbuhan yang merupakan gelembung semu (bubble) yang setiap saat bisa meletus. Benih-benih kemelut lainnya adalah ketidakjujuran dan usaha memperkaya diri oleh kalangan chief excecutive officer (CEO), skandal akal-akalan akuntansi (audit), pengelolaan bank dan moralitas bankir yang buruk, dan praktek-praktek usaha lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

Kegagalan Globalisasi

Ideologi pasar bebas bermula dari teori Adam Smith (1776) tentang invisible hand yang akan menggerakkan pasar menuju efisiensi ekonomi. Berdasarkan penelitiannya, Stiglitz berkesimpulan adanya informasi asimetrik (sejumlah orang memiliki informasi yang tidak dimiliki orang lain), yang membuat teori invisible hand ini menjadi tak bekerja dalam pasar bebas dan menjadi mitos.

AS yang menepuk diri sebagai pelopor pasar bebas justru hipokrit. Perusahaan besar bahkan cemas bersaing dan menjadi korporasi cengeng yang meminta proteksi dan subsidi. Kebijakan global AS yang double standard dikendalikan oleh kepentingan korporasi dan dunia finansial yang mendominasi kehidupan politik AS (h 216). AS mendesak negara lain membuka pasar mereka untuk produk-produk yang menjadi keunggulan AS, seperti jasa keuangan. Tapi justru memproteksi sektor-sektor konstruksi, maritim, dan pertanian yang menjadi kelebihan negara berkembang.

Globalisasi yang dimotori AS justru mempertontonkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penjajahan dalam bentuk baru. Perilaku ini bersimultan dengan benih-benih kehancuran ekonomi seperti disinggung di atas. Akhirnya, AS ‘mengekspor’ kemelut ekonomi dalam negerinya dan perilaku liciknya ke dunia internasional.

Krisis yang terjadi di negara kita juga akibat gelembung ekonomi (economic bubbles) pada awal 90-an yang ditandai dengan derasnya aliran sumber dana ke Indonesia, maraknya pasar saham, kredit perbankan dan properti yang melonjak tajam (Cyrillus Harinowo, IMF: Penanganan Krisis & Indonesia Pasca IMF, Gramedia, 2004).

Pecahnya gelembung, menurut Cyrillus, ditandai dengan merosotnya kepercayaan pada bank, harga saham anjlok dan larinya investor luar negeri, serta hancurnya pasar properti. Indonesia akhirnya minta tolong International Monetary Fund (IMF). Sejak 5 November 1997, mulailah Indonesia masuk dalam cengkeraman kuat AS yang mendiktekan ketamakannya berupa penghapusan hambatan dagang dan privatisasi.

Keseimbangan Peran Pasar

Francis Fukuyama, dalam bukunya State-Building: Governance and World Order in the 21^st Century (2004) menyarankan agar negara mengambil peran yang lebih besar dalam kehidupan politik dan ekonomi. Kaum liberal pro-pasar yang menyodorkan pemangkasan peran memerintah memang melihat hasilnya berupa pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan integrasi pasar. Namun masalah baru muncul yang merupakan gejala kegagalan negara.

Sejalan dengan ide Fukuyama, Stiglitz mendesak pemerintah lebih berperan untuk menyeimbangkan pengaruh pasar guna mencapai pertumbuhan berkesinambungan dan efisiensi dalam jangka panjang (hlm 308). Keseimbangan yang tepat berarti penguatan peran pemerintah dalam bentuk mewujudkan keadilan sosial, menegakkan kompetisi, peningkatan jaminan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, pensiun, serta pengangguran, dll.

Buku yang berjudul asli The Roaring Nineties: A New History of the World’s Most Prosperous Decade ini tidak sekedar mengungkap borok ekonomi AS tahun 90-an dan keserakahannya pada dunia, namun juga perlunya meruntuhkan mitos-mitos perekonomian AS dan dunia. Mantan kepala ekonom Bank Dunia ini mengajak untuk mengambil pelajaran berharga dari kegagalan ekonomi era 90-an.

Pasca tumbangnya komunisme, tak ada lagi pesaing kapitalisme. Negara-negara dunia ketiga bisa berpikir ulang model perekonomian apa yang pas untuk negaranya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Apakah model kapitalis AS yang serakah atau bentuk lainnya yang lebih manusiawi. Melalui buku ini, siapapun akan bisa belajar banyak.

Dalam buku ini, peraih Hadiah Nobel ekonomi tahun 2001 ini mengkritik tajam korporasi AS yang selalu mendikte pemerintah untuk berlaku tidak adil dalam globalisasi. AS terlalu memaksakan keinginan korporasi itu kepada negara lain baik atas nama globalisasi atau melalui lembaga boneka semacam IMF. Karena kritiknya yang selalu pedas pada kebijakan IMF dan Washington, dia dipaksa hengkang dari Bank Dunia.

Kekuatan buku yang diberi pengantar khusus edisi Indonesia saat Stiglitz berada di Bali akhir 2005 lalu adalah karena dia pernah berada di lingkaran Gedung Putih dan berperan sentral di Bank Dunia. Fakta-fakta yang disajikan berasal dari sumbernya langsung.

 
MUNAWAR KASAN