Algooth Putranto

Bisnis Indonesia, Minggu, 2 April 2006

Buku yang baik adalah buku yang mencerahkan. Karena itu diperlukan lingkungan yang kondusif bagi proses dialektika yang terjadi. Contohnya Amerika Serikat yang melahirkan banyak pemikir jempolan.

Beberapa pemikir memang acap kali menyerang kebijakan AS. Sebut saja Noam Chomsky di bidang perpolitikan, sementara di bidang ekonomi makro kita pasti kenal mantan Kepala Ekonom Bank Dunia Joseph E. Stiglitz.

Kalau Chomsky sering membuat merah telinga pejabat-pejabat AS, sehingga membuat ketakutan penerbit buku, maka Stiglitz acap kali membuat lembaga internasional yang jadi kendaraan kapitalisme AS seperti IMF, WTO dan Bank Dunia gregetan.

Hasilnya, muncul kecaman keras dari Kepala Ekonom IMF Kenneth Rogoff pada Stiglitz saat peluncuran buku Globalization and Its Discontents. "Resep kebijakan Stiglitz justru memperburuk masalah suatu negara dengan menggenjot inflasi," ujar Rogoff seperti dikutip Washington Post.

Peraih Hadiah Nobel di bidang ekonomi 2001 itu juga tak kurang lantangnya memaparkan dosa-dosa lembaga multilateral Bank Dunia dan WTO yang juga dinilai telah menyebabkan krisis ekonomi di berbagai belahan dunia.

Buku yang dialihbahasakan oleh Aan Suhaeni itu menegaskan pandangan Stiglitz tentang sebuah bentuk hubungan ekonomi yang didasarkan kerja sama bilateral dibanding kerja sama multilateral, kawasan atau antarkawasan.

Menurut profesor dari Massachussette Institute of Technology itu, perdagangan secara bilateral akan terjadi secara alamiah atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan. Pendapat itu didasarkan karena buku yang berjudul asli The Roaring Nineties, Towards a New Paradigm in Monetary Economics itu terinspirasi pada krisis ekonomi di Asia termasuk Indonesia.

Dengan data empiris, dia mengungkapkan fakta permasalahan struktural di bidang ekonomi makro yang telah menyebabkan kondisi usaha menjadi serba tidak pasti. Kondisi ini telah menimbulkan masalah baru atas munculnya disintermediasi pada industri perbankan di sebagian besar negara Asia dalam skala berbeda-beda.

Paradigma baru

Hasilnya, muncul paradigma baru tentang industri perbankan yang lebih senang bermain aman dengan kecenderungan memutar kapital melalui selisih bunga bank sentral ketimbang memperoleh margin melalui penyaluran kredit.

Kondisi ini terjadi tidak hanya di negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, dan Thailand, tetapi juga di Rusia, Brasil dan Argentina yang juga terseok-seok menghadapi wabah krisis moneter.Kebijakan IMF memperparah kondisi ini di mana dari sisi ekonomi terjadi kemerosotan mata uang domestik, naiknya kapital outflows, serta tingginya tingkat suku bunga dan likuidasi bank.

Guru Besar Columbia University New York itu berpendapat kebijakan IMF yang menuntut negara-negara yang mengalami krisis untuk mengurangi defisit anggaran dan menaikkan suku bunga justru mendorong resesi dan memperbesar kemungkinan investor hengkang dari negara-negara melarat tersebut.

Sudah menjadi konsensi umum bahwa IMF hanya bersedia membantu ekonomi yang sedang terpuruk bila mau menjalankan kebijakan ideologi fundamentalisme pasar, yaitu bikin pasar modal serta buka pintu selebar mungkin untuk lalu lintas barang, jasa, dan modal.

Di sisi lain, peran pemerintah dalam ekonomi diperkecil a.l. dengan swastanisasi perusahaan negara. Indonesia pun kini mulai merasakan panyakit IMF. Perlahan namun pasti AS dan Eropa pun mulai merasakan kesulitan ekonomi. Resesi merambat naik, mata uang internasional perlahan melemah, kesulitan likuiditas, dan ujung-ujungnya perusahaan raksasa harus melakukan perampingan. (algooth.putranto@bisnis.co.id)